Hak dan kewajiban warga negara tertuang dalam pasal 30 UUD 1945
KATA PENGANTAR
Pertama-tama Saya ucapkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pembuatan makalah ini dapat diselesaikan.
Saya membuat makalah ini dengan judul "Makna Pasal 30 UUD 1945", Makalah ini dibuat sebagai salah satu softskill pendidikan kewarganegaraan semester ATA 2014/2015.
Dalam membuat makalah ini saya mendapat beberapa hambatan dan kesulitan. Namun atas bantuan dan bimbingan dari semua pihak akhirnya saya dapat menyelesaikannya. Sebelumnya saya selaku penulis ingin berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan makalah ini, terutama kepada narasumber yang sudah memberikan keterangan dan data pendukung laporan ini.
Saya sebagai penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pembuatan makalah dan menyadari pula bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Maka dari itu, kritik dan saran yang bersifat membangun (konstruktif) sangat saya harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga makalah yang saya buat dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya sebagai penyusun mengucapkan banyak terimakasih.
Depok, 8 April 2015
Taufik Insan Kamil
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ........................................................................ ( i )
Daftar Isi .................................................................................. ( ii )
BAB I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang ............................................ ( 1 )
1.2 Tujuan ........................................................... ( 1 )
BAB II Pembahasan Makna pasal 30 UUD 1945
2.1 Pengertian Hak dan Kewajiban ................. ( 2 )
2.2 Makna Pasal 30 UUD 1945 ......................... ( 2 )
2.3 Hak dan Kewajiban yang Terkandung dalam Pasal 30 UUD 1945..... ( 3 )
Tulisan Bebas Pertanyaan ...................................................... ( 3 )
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan ............................. ..................... ( 4 )
3.2 Saran ............................................................. ( 4 )
Referensi
BAB I: PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pada dasarnya, manusia memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Bahkan sejak mereka dilahikan mereka sudah punya hak dan kewajiban sebagai warga negara. Di Indonesia hak dan kewajiban sebagai warga negara diatur dalan Undang Undang Dasar 1945. Dalam Undang Undang Dasar itu setiap butir-butir pasalnya terkandung berbagai macam hal hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara.
Secara garis besar, antara hak dan kewajiban itu tidak dapat dipisahkan. Yang seringkali antara hak dan kewajiban itu sendiri tidak dapat berjalan dengan seimbang. Maka dari itu, Indonesia sebagai negara hukum. Adanya hukum di Indonesia tidak terlepas dengan keberadaan pancasila, di dalamnya terdapat banyak peraturan-peraturan yang ditunjukan untuk member pedoman bagi kehidupan manusia.
Hal yang berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban sebagai warga negara serta disintegrasi atau perpecahan diatur oleh hukum dalam pasal 30 UUD 1945, dan untuk lebih lanjut dalam makalah ini saya akan menjelaskan dan menjabarkan hal apa saja yang terkandung dalam pasal tersebut.
1.2. Tujuan
Makalah ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan penjabaran mengenai pasal 30 UUD 1945 dan makna yang terkandung didalamnya bagi setiap warga negara.
BAB II : Pembahasan Makna Pasal 30 UUD 1945
Sebelum kita membahas tentang pasal 30 UUD 1945. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu hak maupun kewajiban.
2.1. Pengertian Hak dan Kewajiban.
Hak : adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri.
Contoh : hak mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan nilai dari dosen dan sebagainya.
Kewajiban : Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Contoh : melaksanakan tata tertib di kampus, melaksanakan tugas yang diberikan dosen dengan sebaik baiknya dan sebagainya.
Hak dan kewajiban warga negara :
1. Wujud hubungan warga negara dengan negara wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peranan (role).
2. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945
Setelah kita mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, dan dijelaskan tadi bahwa hak dan kewajiban warga negara diatur dalam pasal 27 – 34 UUD 1945. Dalam makalah ini akan membahas mengenai pasal yang terkandung didalamnya yaitu pasal 30 UUD 1945 yang berbunyi “ tiap – tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”
2.2. Makna Pasal 30 UUD 1945
Dalam pasal 30 UUD 1945 terdapat lima ayat didalamnya, yaitu :
(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
(penjelasan)
Pada pasal ini dimaksudkan bahwa setiap warga negara republik Indonesia itu wajib menjaga , membela , dan mempertahankan kemerdekaan negara yang telah susah payah di capai berkat jasa - jasa para pahlawan yang dengan susah payah memerdekakan negara atau bangsa Indonesia ini.
(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.
2.3. Hak dan Kewajiban yang Terkandung dalam Pasal 30 UUD 1945
Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 30 Ayat (1) menyebutkan tentang hak dan kewajiban tiap warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat (2) menyebutkan usaha pertahanan dan keamanan rakyat, Ayat (3) menyebutkan tugas TNI sebagai "mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara". Ayat (4) menyebut tugas Polri sebagai "melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum". Ayat (5) menggariskan, susunan dan kedudukan, hubungan kewenangan TNI dan Polri dalam menjalankan tugas, serta hal-hal lain yang terkait dengan pertahanan dan keamanan, diatur dengan undang-undang (UU). Dari pembacaan Pasal 30 secara utuh dapat disimpulkan, meski TNI dan Polri berbeda dalam struktur organisasi, namun dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing keduanya bekerja sama dan saling mendukung dalam suatu "sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta". Pengaturan tentang sinkronisasi tugas pertahanan negara (hanneg) dan keamanan negara (kamneg) itulah yang seyogianya ditata ulang melalui undang-undang yang membangun adanya "ke-sistem-an" yang baik dan benar.
Pasal 30 UUD 1945 menerangkan bahwa, pertahanan negara tidak sekadar pengaturan tentang TNI dan bahwa keamanan negara tidak sekadar pengaturan tentang Polri. Pertahanan negara dan keamanan negara perlu dijiwai semangat. Ayat (2) tentang "sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta". Makna dari bunyi Ayat (5), “yang terkait pertahanan dan keamanan negara, diatur dengan undang-undang" adalah bahwa RUU, UU, dan Peraturan Pemerintah lain seperti RUU Intelijen, UU tentang Keimigrasian, UU tentang Kebebasan Informasi, UU Hubungan Luar Negeri, RUU tentang Rahasia Negara, UU tentang Otonomi Daerah, dan hal-hal lain yang terkait pertahanan dan keamanan negara perlu terjalin dalam semangat kebersamaan "sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta".
Sejalan dengan tekad itu, perluasan dan pendalaman sekitar makna Pasal 30 UUD 1945 adalah salah satu tugas menteri pertahanan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 30 tertulis bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara." dan " Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang." Jadi sudah pasti mau tidak mau kita wajib ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam.
Beberapa dasar hukum dan peraturan tentang Wajib Bela Negara :
1. Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.
2. Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.
3. Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988.
4. Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI.
5. Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI
6. Amandemen UUD 1945 Pasal 30 dan pasal 27 ayat 3.
7. Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Dengan hak dan kewajiban yang sama setiap orang Indonesia tanpa harus dikomando dapat berperan aktif dalam melaksanakan bela negara. Membela negara tidak harus dalam wujud perang tetapi bisa diwujudkan dengan cara lain seperti :
1. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar (seperti siskamling)
2. Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri
3. Belajar dengan tekun pelajaran atau mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau pkn
4. Mengikuti kegiatan ekstraklurikuler seperti Paskibra, PMR dan Pramuka
Sebagai warga negara yang baik sudah sepantasnya kita turut serta dalam bela negara dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ATHG / ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan pada NKRI / Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti para pahlawan yang rela berkorban demi kedaulatan dan kesatuan NKRI.
Beberapa jenis / macam ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan negara :
1. Terorisme Internasional dan Nasional.
2. Aksi kekerasan yang berbau SARA.
3. Pelanggaran wilayah negara baik di darat, laut, udara dan luar angkasa.
4. Gerakan separatis pemisahan diri membuat negara baru.
5. Kejahatan dan gangguan lintas negara.
6. Pengrusakan lingkungan.
Namun pasal yang menyinggung masalah hak dan kewajiban tidaklah hanya pasal 30 saja tetapi terdapat pada pasal 27 yang berbunyi “ setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”
Tulisan Bebas
1. Tujuan pendidikan nasional
Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengatahuan dan keteramplan ,kesehatan jasmani dan rohani,kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan ( pasal 4 UU nomor 2 th 89). Ada beberapa pendapat seperti :
-. Pendidikan nasional menurut dasar pemikiran pendidikan pancasila bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berdisiplin, beretos kerja, professional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani.
-. Sedangkan menurut UU nomor 2 Pasal 4 tahun1989 Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengatahuan dan keteramplan ,kesehatan jasmani dan rohani,kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
-. Dan menurut GBHN tahun 1988 Tujuan Pendidikan Nasional ini adalah manusia indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, mandirijelask, mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya, serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.
Dari ketiga pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan ilmu berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman
2. Pengertian Bela Negara Dalam Kontek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang
[1].Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus, hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata
[2] Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara.Upaya menumbuhkan dan memasyarakatkan kesadaran bela Negara pada segenap warga Negara Indonesia. Cara baik adalah melalui pendidikan, oleh karena itu perlu dilaksanakan pendidikan pendahuluan bela Negara (PPBN) sedini mungkin pada pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah.
PPBN adalah pendidikan dasar bela Negara,guna menumbuhkan kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia keyakinan akan kebenaran pancasila sebagai ideologi Negara, kerelaan berkorban untuk Negara, serta memberikan kemampuan awal bela Negara.
Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain:
1.Cinta Tanah Air
Cinta tanah air dapat diwujudkan dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita dan pastinya menjaga nama baik negara kita.
2.Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
Kesadaran berbangsa dan bernegara dapat kita wujudkan dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
3.Pancasila
Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan.
4.Rela berkorban untuk Bangsa dan Negara
Yaitu rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan harta benda untuk kepentingan umum, sehingga pada saatnya siap mengorbankan jiwa raga bagi kepentingan bangsa dan Negara
5.Memiliki Kemampuan Bela Negara
Kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara :
1. Ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar seperti menjadi bagian dari siskamling,
2. Membantu korban bencana sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia sering sekali mengalami bencana alam,
3. Menjaga kebersihan minimal kebersihan tempat tinggal kita sendiri, mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa,
4. Mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok karena di Indonesia sering sekali terjadi perkelahian yang justru dilakukan oleh para pemuda,
5. Cinta produksi dalam negeri agar Indonesia tidak terus menerus mengimpor barang dari luar negeri,
6. Melestarikan budaya Indonesia dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi baik pada tingkat nasional maupun internasional.
Tanggal 19 Desember ditetapkan sebagai Hari Bela Negara ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2006.
3. Jelaskan tujuan pendidikan kewarganegaraan diberikan di perguruan tinggi
TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI ( Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002 )
Agar mahasiswa :
1. Memiliki motivasi menguasai materi pendidikan kewarganegaraan
2. Mampu mengkaitkan dan mengimplementasikan dalam peranan dan kedudukan serta kepentingannya, sebagai individu, anggota keluarga/masyarakat dan warganegara yang terdidik.
3. Memiliki tekad dan kesediaan dalam mewujudkan kaidah-kaidah nilai berbangsa dan bernegara untuk menciptakan masyarakat madani.
Penjelasan Pasal 37 Ayat (1) UU RI No.20 Tahun 2003:
“Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”
Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para mahasiswa calon sarjana/ilmuwan warga Negara kesatuan republic Indonesia yang sedang mengkaji dan akan menguasai Iptek dan seni.
Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan agar mahasiswa memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela Negara dan memiliki pola piker, pola sikap dan perilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air berdasarkan pancasila. Semua semua itu diperlukan demi tetap utuh dan tegaknya Negara kesatuan republic Indonesia.
4. Jelaskan kopetensi yang diharapkan dari pendidikan kewarganegaraan
Undang nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nesional menjelaskan bahwa "pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan denga hubungan antara warga negara dan negara serta pendidikan pendahulauan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia."
Kopetensi lulusan pedidikan kewarganegaraan adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari rasa tanggung jawab dari seseorang warga negaradalam hubungan dengan Negara, dan memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan menerapkan konsepsi falsafah bangsa, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional.
Pendidkan kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik. sikap ini disertai dengan perilaku yang:
1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermsyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.
4. Besifat profesional, yang dijiwai oleh kesadaran bela negara.
5. Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa, dan negara.
Melalui pendidikan kewarganegaraan, warga Negara kesatuan republic Indonesia diharapkan mampu : “Memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan Negara”, secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam pembukaan UUD 1945
5.Pendidikan Kewiraan
Kewiraan berasal dari kata “wira” yang artinya pahlawan, patriot, atau ksatria. Setelan mendapat akhiran “an” dapat diartikan sebagai kesadaran, kecintaan, kesetiaan, dan keberanian membela tanah air Indonesia. Dengan demikian pendidikan kewiraan berusaha untuk menyiapkkan, serta mendidik peserta didik dalam mengembangkan kecintaan, kesetiaan, dan keberanian untuk berkorban membela tanah air Indonsia.
Pengertian pendidikan kewiraan berbeda dengan program wajib latih mahasiswa (walapa) yang pernah dilaksanakan sebelun tahun 1970 an. Pandidian walapa menitik beratkan pada pendidikan fisik, sedangkan pendidikan kewiraan menitik beratkan kepada kemampuan penalaran ilmiah mahasiswa yang sifatnya kognitif dan efiktif tentang bela negara dalam rangka memelihara ketahanan nasional.
Banyak istilah yang digunakan untuk penyebutan pendidikan yang satu ini. Misalnya, di Amerika Serikat disebut Civics/Civic Education, di Inggris disebut denganCitizenship Education, di Australia dikenal dengan Civics Social Studies, di Timur Tengah dikenal dengan Ta’limatul Muwwatanah/Tarbiyatul Watoniyah, sementara di Rusia disebut dengan Obscesvovedinie, sementara di Indonesia disebut denganPendidikan Kewarganegaraan.
Perkembangan Civic Education untuk tingkat perguruan tinggi Iandonesia dimulai sejak Civic (1957), MANIPOL dan USDEK, Pancasila dan Undang-Undang 1945 (1960-an), Filsafat Pancasila (1970-an), Pendidikan Kewiraan (1973-1999), dan Pendidikan Kewarganegaraan (2000-sekarang).
Pendidikan Kewiraan/kewarganegaraan adalah suatu pola pendidikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan para mahasiswa melalui kegiatan bimbingan, pengajaran/atau latihan bagi perannya dimasa yang akan datang.
Pendidikan Kewiraan/kewarganegaraan lebih menitikberatkan kepada kemampuan penalaran ilmiah yang bersifat konigtif dan afektif tentang bela negara dalam rangka ketahanan nasional.
Pendidikan Kewiraan/kewarganegaraan dilakukan secara kritis, analitis melalui dialog ionteraktif dan bersifat partisipatoris agar tumbuh kesadaran berbangsa dan bernegara secara rasional dan untuk meyakini kebenaran serta ketepatan konsepsi bela negara dalam aplikasi pandangan hidup bangsa.
Pendidikan kewiraan dimaksudakan untuk memeperluas cakrawala befikir para mahisiswa sebagai warga negara indonesiaa,sekaligus sebagai pe juang bangsa dalam usaha menciptakan serta meningkatakan kesejahteraan dan keamanan nasional untuk menjamin kelangsungan hiidup bangsa dan negara demi terwujudnya aspirasi perjuangan nasional dengan tujuan untuk memupuk kesadaran bela negara dan berfikir komperehensif integral (terpadu) dikalangan mahasiswa dalam rangka ketahanan nasional.
a. Tujuan pendidikan kewiraan
Adalah memupuk kesadaran bela negara dan berfikir komprehensif integral dikalangan mahasiswa dalam rangka ketahanan nasional dengan didasari pada :
1. Kecintaan pada tanah air
2. Kesadaran berbagsa dan bernegara
3. Keyakinan akan ketangguhan pancasila
4. Rela berkorban demi bangsa dan Negara
5. Kemampuan awal bela Negara
b. Ruang lingkup Pendidikan kewiraan tediri dari 5 pokok bahasan :
1. Wawasan nusantara
2. Ketahanan nasional
3. Politik dan strategi nasional
4. Politik dan strategi perthanan nasional
5. Sistem perahanan keamanan rakyat semesta
Tujuan pendidikan kewiaan sangat banyak diantaranya:
1. Upaya untuk membekali mahasiswa sebagai warga negara Indonesia secara Psikis nan nonpsikis.
2. Sebagai kesadaran, kecintaan,dan kesetiaan membela bangsa dan tanah air.
3. Usaha sadar untuk manyiapkan mahasiswa sebagai peserta didik dalam mengembangkan kecintaan, kesetiaan, dan keberanian membela tanah air.
Dalam buku Pendidikan Pancasila karangan Noor Ms Bakry menyatakan tujuan Pendidikan Pancasila adalah sebagai berikut:
1. Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengambil sikap dan bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya.
2. Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara pemecahannya.
3. Mengantarkan mahasiswa mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia.
Pendidikan kewiraan dimaksudkan untuk memperluas cakrawala berfikir para mahasiswa sebagai warga negara Indonesia, sekaligus menjadi pejuang bangsa dalam usaha menciptakan serta meningkatkan kesejahteraan dan keamanan nsional untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara demi terwujudnya aspirasi perjuamgam nasional dengan tujuan memupuk kesadaran bela negara dan berfikir komperehensif integral (terpadu) dikalangan mahasiswa dalam rangka ketahanan nasioanal.
Landasan pendidikan kewiraan adalah Pancasila dan yang utama ada dua hal yaitu :
1. Landasan historis
Landasan historis bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila, sudah ada sejak bangsa Indonesia ada yaitu berketuanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Kelima hal ini adalah ciri khas suatu negara yang idak dimiliki negara lain.
2. Landasan yuridis
Landasan yuridis merupakan landasan secara formal atau berdasarkan hukum, yaitu tertuang dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa sistem pendidikan nasional berdasarkan pancasila.
Tujuan Pendidikan Pancaasila sebagaimana yang dirumuskan Hamdan Mansoer (dkk) dalam Kapita Selekta Pendidikan Pancasila, yang diterbitkan oleh bagian Proyek Peningkatan Tenaga Akademik, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Tahun 2002 sebagai berikut:
1. Dapat memahami dan mampu melaksanakan jiwa Pancasia dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupannya sebagai warga negara Republik Indonesia.
2. Menguasai pengetahuan dan pemahaman beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945.
3. Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila, sehingga mampu menanggapi perubahan yang terjadi dalam rangka keterpaduan Iptek dan pembangunan.
4. Membantu mahasiswa dalam proses belajar, proses berfikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan dalam menerapkan strategi heuristik terhadap nilai-nilai Pancasila.
Menurut SKep Dirjen No. 38/DIKTI/Kep./2002, memiliki misi:
1 Mebantu mahasiswa selaku warga negara, agar mampu:
a. Mewujudkan nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia.
b. Mewujudkan kesadaran bernegara dan berbangsa.
c. Menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan
Menurut SKep Dirjen dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002, bertujuan untuk:
1. Menguasai:
a.Kemampua berfikir
b.Bersikap rasional dan dinamis
c.Berpandangan luas sebagai manusia intelektual
2. Mengantarkan mahasiswa selaku warga negara, memiliki:
a. Wawasan kesadaran bernegara, untuk
· Bela tanah air
· Cinta tanah air
b .Wawasan kebangsaan, untuk
· Kesadaran bernagara
· Mempunyai ketahanan nasional
c. Pola fikir, sikap yang komprehensif-integral pada seluruh aspek kehidupan masional
BAB III : PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Sudah merupakan hak dan kewajiban tiap warga negara dalam membela pertahanan dan keamanan negara Indonesia ini melalui sistem keamanan yaitu TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan partisipasi rakyat Indonesia sebagai kekuatan pendukung, meski TNI dan Polri berbeda dalam struktur organisasi TNI pada pertahanan dan Polri pada keamanan. Namun dalam menjalankan tugas dan fungsi masing – masing keduanya bekerja sama dan saling mendukung dalam suatu sistem pertahan dan keamanan rakyat semata, dan tiap warga negara mau tidak mau harus wajib ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, dan dengan adanya hak dan kewajiban yang sama kepada setiap warga negara diharapkan setiap warga negara dapat berperan aktif dalam usaha membela negara tanpa harus ada komando dan perintah.
Makna hak dan kewajiban yang terkandung didalam pasal 30 UUD 1945 adalah setiap warga negara Indonesia baik yang memiliki jabatan apapun wajib ikut serta dalam membela pertahanan dan keamanan negaranya, membela negara tidaklah hanya dapat dilakukan oleh mereka yang bertugas mengatur negara seperti TNI dan Polri namun rakyat biasa pun juga dapat mempertahankan keamanan negaranya dengan hal – hal kecil yang dimulai dari kehidupan diri sendiri, kehidupan bertetangga maupun kehidupan berbangsa.
3.2. Saran
Dengan adanya penjelasan pasal 30 UUD 1945 ini diharapkan kita semua dapat memahami betul hak dan kewajiban sebagai warga Indonesia khususnya pada pasal 30 tentang ikut serta dalam pembelaan negara. Sehingga apabila ada hak kita yang belum terpenuhi kita dapat menuntut itu dan bila sudah dipenuhi haknya, kita jangan lupa melakukan kewajibannya agar tercapailah suatu keseimbangan dan keselarasan sehingga negara ini menjadi aman dan sejahtera.
Referensi
http://id.wikipedia.org/wiki/Kewarganegaraan
www.one.indoskripsi.com/node/11111
http://tunas63.wordpress.com/2009/10/13/pengertian-wni-warga-negara-indonesia/
copy materi kewarganegaraan
PENGANTAR
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
A. PENDAHULUAN
1. Latar
Belakang Pendidikan Kewarganegaraan
· Bangsa
Indonesia yang mendiami Nusantara Dewasa ini menyadari bahwa secara kodrati
mereka memiliki kemajemukan dan kebhinekaan dalam hal suku, budaya, agama dan kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
· Dalam
mewujudkan negara yang berdaulat penuh Indonesia mengalami tiga proses
mendasar, yakni :
a. Merebut
kemerdekaan dari bangsa penjajah.
b. Mempertahankan
kemerdekaan dari berbagai peristiwa agresi Belanda, pemberontaka dan
penyelewengan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia.
c. Mengisi
kemerdekaan yaitu dengan membangun bangsa yang bernegara dalam upaya mencapai
cita-cita tujuan nasonal.
Cita-cita Nasional
adalah terwujudnya tujuan Nasional yaitu masyarakat adil dan makur.
Tujuan
Nasional Indonesia adalah Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahtetraan umum, mencedaskan kehidupan
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan social.
· Untuk
mewujudkan terciptanya cita-cita dan tujuan Nasional diperlukan kesadaran
bernegara yang mendalam dari seluru rakyat Indonesiadalam menghadapi semua
tantangan, ancaman hambatan dan gangguan(TAHG) dari seluruh aspek kehidupan Nasional.
2. Pendidikan
Kewarganegaraan
a. Hakikat
Pendidikan
· Pendidikan
Kewarganegaraan dimaksudkan agar Mahasiswa memiliki wawasan kesadaran bernegara
untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan prilaku sebagai pola
tindak yang cinta tanah air berdasarkan pancasila. Semua itu diperlukan demi
tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Kemampuan
Warga Negara
· Tujuan
Utama Pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menubuhkan wawasan dan
bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara, serta ketahanan Nasional
dalam diri para mahasiswa calon sarjana/ilmuwan warga negara Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang sedang mengkaji dan akan menguasain Iptek dan Seni.
· Kualitas
warga negara akan ditentukan terutama oleh keyakinan dan sikap hidup
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di samping derajat penguasaan ilmu
pengetauan dan teknolgi yang diplajarinya.
c. Menumbuhkan
Wawasan Warga Negara
· Setiap
warga negara Republik Indonesia harus menguasai ilmu pengetahuan teknologi, dan
seni yang merupakan misi atau tanggung jawab pendidikan Kewarganegaraan untuk menumbuhkan wawasan warga negara dalam
hal persahabatan, pengertian antar bangsa, perdamaian dunia, kesadaran bela
negara, dan sikap serta perilaku yang bersendikan nilai-nilai budaya bangsa,
wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
d. Dasar
pemikiran Pendidikan kewarganegaraan
· Pendidikan
Nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia
yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berdisiplin,
beretos kerja, professional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat
jasmani dan rohani.
· Pendidikan
Nasional harus menumbuhkan jiwa patriotic, mempertebal rasa cinta tanah air,
meningkatkan semangat kebangsaan, kesetiakawanan social, kesadaran pada sejarah
bangsa, dan sikap menghargai jasa para pahlawan, dan berorientasi ke masa
depan.
· Jiwa
patriot, rasa cinta tanah air , semangat kebangsaan, kesetiakawanan social,
kesadaran pada sejarah bangsa, dan sikap menghargai jasa para pahlawan di kalangan
mahasiswa hendak di pupuk melalui Pendidikan kewarganegaraan. Kehidupan kampus
pendidikan tinggi dikembangkan sebagai lingkungan ilmiah yang dinamis,
berwawasan budaya bangsa, bermoral keagamaan, dan kepribadian Indonesia.
e. Kompetensi
Yang Diharapkan
· Kopetensi
diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggung jawab yang
harus dimiliki oleh seseorang agar ia mampu melaksanakan tugas-tugas dalam
bidang pekerjaan tetentu.
· Kopetensi
lulusan pendidikan kewarganegaraan adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh
rasa tanggung jawab dari seorang warga negara dalam hubungan dengan negara, dan
memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat , berbangsa dan bernegara
dengan menerapkan konsepsi falsafah bangsa, wawasan Nusantara, dan Ketahanan
Nasional.
· Sifat
cerdas yang dimaksud tersebut tampak pada kemahiran, ketepatan, dan
keberhasilan bertindak, sedangkan sifat bertanggung jawab tampak pada kebenaran
tindakan, di titik dari nilai ilmu pengetahuan dan teknologi, etika maupun
kepatutan ajaran agama dan budaya.
· Pendidikan
Kewarganegaraan yang berhasil akan menumbuhkan sikap mental yang cerdas, penuh
rasa tanggung jawab dari peserta didik. Sikap ini disertai dengan perilaku yang
:
a. Beriman
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai falsafah
bangsa.
b. Berbudi
pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
c. Rasional,
dinamis, dan sadar akan hak kewajiban sebagai warga negara
d. Bersifat
professional, yang dijiwai oleh kesadaran Bela Negara
e. Aktif
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk kepentingan
kemanusiaan, bangsa, dan negara.
· Melalui
pendidikan kewarganegaraan , warga negara Kesatuan Republik Indonesia
diharapkan mampu: “Memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang
dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara secara berkesinambungan dan
konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam
Pembukaan UUD 1945”.
B. BANGSA
DAN NEGARA
1. Pengertian
Bangsa
· Bangsa
adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa dan
sejarah serta berpemerintahan sendiri. Bangsa adalah kumpulan manusia yang
biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi
(Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Depdikbud, H-89)
· Bangsa
adalah keinsyafan sebagai suatu persekutuan yang tersusun menjadi satu,
keinsyafan yang terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan,
keinsyafan yang semakin bertambah besar karena seperuntungan, malang yang sama
diderita, mujur yang sama didapat. Karena jasa bersama dan kesengsaraan
bersama, akibat kesamaan sejarah yang dalam hati dan tak. Bangsa bukan karena
satu jenis keturunan, suku, marga, agama, daerah asal, bahasa atau tradisi
(Bung Hatta).
· Dengan
demikian, Bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan
yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam
satu wilayah; Nusantara/Indonesia.
2. Negara
a. Pengertian
Negara
· Negara
adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang
bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu
pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau
beberapa kelompok manusia tersebut.
· Negara
adalah satu perserikatan yang melaksanakansatu pemerintahan melalui hokum yang
mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa untuk ketertiban social.
Masyarakat ini berada dalam satu wilayah tertentu yang membedakannya dari
kondisi masyarakat lain di luarnya.
b. Teori
terbentuknya Negara
1. Teori
hokum alam. Pemikiran pada masa Plato dan Aristoeles: kondisi alam yang
menghasilkan manusia kemudian berkembang membentuk negara.
2. Teori
Ketuhanan. Berasal dari agama Islam dan Kristen yang meyakini segala sesuatunya
adalah ciptaan Tuhan.
3. Teori
Perjanjian. Oleh Thomas Hobbes, dimana manusia menghadapi kondisi alam dan
timbul kekerasan. Manusia akan musnah bila tidak mengubah cara-caranya. Manusia
pun bersatu untuk mengatasi tantangan dan menggunakan pesatuan dalam gerak
tunggal untuk kebutuhan bersama.
c. Proses
Terbentuknya Negara Zaman Modern
· Proses
tersebut dapat berupa penaklukan, peleburan(fusi), pemisahan diri, dan
pendudukan atas negara atau wilayah yang belum ada pemerintahan sebelumnya.
d. Unsur
Negara
1) Bersifat
Konsultatif. Ini berarti bahwa dalam negara tersebut terdapat wilayah yang
meliputi udara, darat, dan perairan, rakyat atau masyarakat, dan pemerintahan
yang berdaulat.
2) Bersifat
Deklaratif. Sifat ini ditunjukan oleh adanya tujuan negara, undang-undang
dasar, pengakuan dari negara lain baik secara “de jure” maupun “de facto”, dan
masuknya negara dalam perhimpunan bangsa-bangsa, misalnya PBB.
e. Bentuk
Negara
· Sebuah
negara dapat berbentuk negara kesatuan (unitary state) dan negara serikat
(federation).
3. Negara
dan Warga Negara dalam system Kenegaraan di Indonesia
· Negara
kesatuan Republik Indonesia didirikan berdasarkan UUD 1945 yang mengatur
tentang kewajiban negara terhadap warganya da hak serta kewajiban warga negara
terhadap negaranya dalam suatu system kenegaraan.
· Kewajiban
negara terhadap warganya pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan hidup
dan keamanan lahir batin sesuai dengan system demokrasi yang dianutnya.
· Negara
juga wajib melindungi hak asasi warganya sebagai manusia secara individual
(HAM) berdasarkan ketentuan internasional, yang dibatasi oleh ketentuan agama,
etika moral, dan budaya yang berlaku di negara Indonesia dan oleh system
kenegaraan yang digunakan.
4. Proses
bangsa yang bernegara v
Pembukaan UUD 1945, bangsa Indonesia beranggapan bahwa terjadinya Negara
merupakan suatu proses atau rangkaian tahap tahap yang berkesinambungan. Secara
ringkas, proses tersebut adalah sebagai berikut : a. Perjuangan pergerakan
kemerdekaan Indonesia b. Proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan c. Keadaan
bernegara yang nilai nilai dasarnya ialah merdeka, bersatu, berdaulat, adil,
dan makmur v Proses bangsa
yang bernegara diindonesia diawali dengan adanya pengakuan yang sama atas
kebenaran hakiki dan kesejarahan yang merupakan gambaran kebenaran secara
factual dan otentik.
C. HUBUNGAN WARGA NEGARA DENGAN NEGARA
1. Siapakah warga Negara ? v Pasal 26 ayat (1) mengatur siapa yang
termasuk warga Negara Republik Indonesia . v
Pasal ini dengan tegas menyatakan bahwa yang menjadi warga Negara adalah orang
orang Indonesia asli dan orang orang lain, misalnya peranaan belanda, tionghoa,
arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah
airnya, besikap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan disah kan
oleh undang undang sebagai warga Negara. Syarat syarat menjadi warga Negara
ditetapkan oleh undang undang (Pasal 26 ayat 3) 2. Katagori hubungan warga
Negara dengan Negara Hubungan warga Negara dengan Negara dikatagorikan sebagai
:
a. Hubungan yang
bersifat emosional Dalam wujud hubungan warga Negara dengan Negara yang
bersifat emosional, menumbuhkan nilai nilai pada setiap warga Negara dalam
dirinya suatu sikap berupa kebanggan terhadap bangsa dan Negara. Cinta akan
Negara dan bangsa dan rela berkorban untuk Negara dan bangsa.
b. Hubungan yang bersifat formal Dalam wujud
hubungan warga Negara dengan Negara yang bersifat formal, dibutuhkan
seperangkat pengetahuan seperti ilmu hukum, ketatanegaraan, sejarah perjuangan
bangsa, adminitrasi Negara dan ilmu politik yang membekali kesadaran hidup
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
c. Hubungan yang
bersifat fungsional
d. Dalam wujud hubungan
warga Negara dengan Negara yang bersifat fungsional, lebih banyak menggambarkan
peran, fungsi dan partisipasi warga Negara dalam bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
3. Hak dan keawajiban warga Negara Dalam UUD
1945, pasal pasal tentang hubungan warga Negara dan Negara tertuang pada pasal
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, dan 33 dengan penjelasanya sebagai berikut :
a. Warga Negara Pasal
26 ayat (1), menyatakan : “yang menjadi warga Negara adalah orang orang bangsa
Indonesia asli dan orang orang bangsa lain yang disahkan dengan undang undang
sebagai warga Negara “. Pada ayat (3), menyatakan : “syarat syarat mengenai
kewarganegaraan ditetapkan dengan undang undang”.
b. Kesamaan
kedudukandalam hukum dan pemerintahan Pasal 27 ayat (1), menyatakan : “ segala
warga Negara bersama kedudukannya di dalam hokum dan pemerintahan itu tidak ada
kecualinya “. Hal ini menunjukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban
dan tidak adany diskriminasi diantara warga Negara mengenai kedua hal ini.
Pasal ini, seperti telah dijelaskan sebelumnya, menunjukan kepedulian kita
terhadap hak asasi .
c. Hak asasi pekerjaan
dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Pasal 27 ayat (2), menyatakan : “
tiap tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan ”. pasal ini memancarkan asas keadilan social dan kerakyatan.
d. Kemerdekaan
Berserikat dan Berkumpul
Pasal 28, menyatakan : “Kemerdekaan berserikat
dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan
dengan undang – undang”. Pasal ini mencerminkan bahwa Negara Indonesia bersifat
demokratis.
e. Kemerdekaan Memeluk Agama
Pasal 29 ayat (1), menyatakan :
“Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal ini menyatakan
kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ayat (2)
menyatakan “Negara menjamin kemerdekaan
tiap – tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing – masing dan untuk beribadat
menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Kebebasan memeluk agama merupakan
salah satu hak yang paling asasi di antara manusia sebagai makhluk ciptaan
Tuhan.
f. Hak dan Kewajiban Pembelaan Negara.
Pasal 27 ayat (3) menyatakan :
”Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara”,
dan pasal 30 ayat (1) menyatakan “Tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta
dalam usaha pertahanan dan kemamanan Negara. Pelaksanaan pasal – pasal ini
telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
Keamanan Negara yang antara lain mengatur Sistem Pertahanan Keamanan Negara.
g. Hak Mendapat Pengajaran
Pasal 31 ayat (1), menyatakan :
“Tiap – tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran”. Pasal ini sesuai dengan
tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercermin dalam alinia keempat
Pembukaan UUD 1945, yaitu bahwa Pemerintah Negara Indonesia antara lain
berkewajibaan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu dalam Pasal 31 ayat (2)
mebajibkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran
nasional, yang diatur dengan undang – undang. Pelaksanaan Pasal ini telah
diatur Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang sistem Pendidikan Nasional.
v Pandangan
hidup dan jiwa bangsa, keperibadian bangsa, tujuan dan cita-cita, cita-cita
hokum bangsa dan Negara, serta cita-cita moral bangsa Indonesia.
v Sistem
Demokrasi Pancasila berlandaskan nilai-nilai Pancasila, hidup dan tumbuh
berkembang secara berlanjut sejalan tahap-tahap perjuangan bangsa Indonesia.
Mekanisme sistem Demokrasi Pancasila terlihat dalam sistem Pemerintahan Negara
sebagaimana yang dirumuskan didalam penjabaran UUD 1945 dan penyelenggaraan
kekuasaan Negara. Penyelenggaraan kekuasan Pemerintahan Negara dilakukan atas
dasar hubungan segitiga antara MPR, DPR, dan Presiden sesuai dengan
kewenangannya sebagai Lembaga Negara.
v Demokrasi
Negara Indonesia adalah Pemerintahan Rakyat yang berdasarkan nilai-nilai
falsafah Pancasila atau Pemerintahan dari, oleh, dan untuk Rakyat berdasarkan
sila-sila Pancasila, yang berarti bahwa :
1) Demokrasi
atau Pemerintahan Rakyat yang digunakan oleh Pemerintahan Indonesia adalah
sistem Pemerintahan Rakyat yang dijiwai dan dituntun oleh nilai-nilai pandangan
hidup bangsa Indonesia (Pancasila).
2) Demokrasi
Indonesia pada dasarnya adalah transformasi nilai-nilai falsafah Pancasila
menjadi suatu bentuk dan sistem pemerintahan khas Pancasila.
3) Demokrasi
Indonesia yang dituntun oleh nilai-nilai Pancasila adalah konsekwensi dari
komitmen pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen dibidang
Pemerintahan atau Politik.
4) Pelaksanaan
Demokrasi Indonesia dengan baik mensyaratkan pemahaman dan penghayatan
nilai-nilai falsafah Pancasila.
5) Pelaksanaan
Demokrasi Indonesia dengan benar adalah pengamalan Pancasila melalui Politik
Pemerintahan.
v Demokrasi
Indonesia adalah satu sistem Pemerintahan berdasarkan kedaulatan Rakyat dalam
bentuk musyawarah untuk mufakat dalam memecahkan masalah-masalah kehidupan
berbangsa dan bernegara demi terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang adil
dan makmur, merata secara material dan spiritual.
v Penyelenggaraan
kekuasaan adalah Rakyat yang membagi kekuasaan menjadi lima, yaitu:
1) Kekuasaan
tertinggi diberikan oleh Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
yang disebut Lembaga Konstitutif.
2) Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pembuat Undang-Undang disebut Lembaga
Legislatif.
3) Presiden
sebagai penyelenggara Pemerintahan disebut Lembaga Eksekutif.
4) Mahkamah
Agung (MA) sebagai lembaga pengadilan dan penguji undang-undang disebut Lembaga
Auditatif.
5) Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang mengaudit keuangan Negara disebut
Lembaga Auditatif.
E. HAK ASASI MANUSIA.
1. SEJARAH PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA
a. Magna
Charta (Inggris,1215). Memuat hubungan antara Raja Inggris dengan para bangsawan yang diakui oleh Pemerintahan,
dimana Raja tidak dapat lagi bertindak sewenang-wenang; dalam hal-hal tertentu
Raja dalam mengambil keputusan harus mendapat persetujuan para bangsawan.
b.
“Virginia Bill of Right” Amerika Serikat (1776). Semua manusia
dititahkan dalam keadaan sama dan dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa kekhalkan
dengan beberapa hal tetap dan yang melekat padanya.
c.
Declaration des droit de’I home et du citoyen – 1789 (Prancis).
(Deklarasi hak manusia dan penduduk). Revolusi Prancis 1789 bertujuan
membebaskan warga negaranya dari kekangan kekuasaan mutlak dari raja penguasa
tunggal Negara.
1)
Kekuasaan tertinggi diberikan oleh
rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang disebut Lembaga
Eksekutif.
2)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai
pembuat Undang-Undang disebut Lembaga Legislatif.
3)
Presiden sebagai penyelenggara
pemerintahan disebut Lembaga Eksekutif.
4)
Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga
peradilan dan penguji undang-undang disebut Lembaga Yudikatif.
5)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai
lembaga yang mengaudit keuangan Negara disebut Lembaga Auditatif.
E.
HAK ASASI MANUSIA.
1. SEJARAH PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA
a.
Magna Charta (Inggris, 1215). Memuat
hubungan antara Raja Inggris dengan para bangsawan yang diakui oleh pemerintah,
dimana Raja tidak dapat bertindak sewenang-wenang; dalam hal-hal tertentu raja
dalam mengambil keputusan harus mendapat persetujuan para bangsawan.
b.
“Virginia Bill of Rights” Amerika
Serikat (1776). Semua manusia dititahkan dalam keadaan sama dan dikaruniai oleh
Tuhan YME kekhalikan dengan beberapa hak tetap dan yang melekat padanya.
c.
“Declaration des droit de’l home et du
citoyen”-1789 (Prancis). (Deklarasi hak manusia dan penduduk). Revolusi prancis
1789 bertujuan membebaskan warga negaranya dari kekangan kekuasaan mutlak dari
Raja penguasa tunggal Negara.
d.
The 4-Freedoms of Presiden F.D.
Roosvelt. Menjelang berakhirnya Perang Dunia-II, Presiden F.D. Roosvelt
melancarkan doktrin mengenai:
1) Kebebasan
untuk berbicara dan melahirkan pikiran (Freedom of speech and thoughts).
2) Kebebasan
Agama (Freedom of Religion)
3) Kebebasan
dari ketakutan (Freedom from fear)
4) Kebebasan
dari kekurangan (Freedom from want)
e.
Universal Declaration of Human Rights –
1948. Deklarasi/pernyataan sedunia tentang hak-hak (asasi) manusia dicetuskan
di Lake Succes tahun 1948 yang terdiri dari 30 pasal.
2. MACAM-MACAM
HAK ASASI MANUSIA
Ada
6 macam hak asasi manusia yaitu
a. Hak asasi pribadi (Personal rights). Kebebasan
untuk mengeluarkan pendapat/pikiran, memeluk agama dan untuk bergerak.
b. Hak asasi politik (Political rights). Hak
untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (hak memilih dan dipilih dalam
PEMILU), hak mendirikan partai politik.
c. Hak asasi ekonomi (Property rights). Hak
untuk memilik sesuatu, membeli, menjual, dan memanfaatkan.
d. Hak asasi social dan kebudayaan (Social and
cultural rights). Hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dll.
e. Hak asasi kesamaan dalam hukum (rights of
legal equality). Hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan
pemerintahan.
f. Hak asasi tata cara peradilan (procedural
rights). Hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan
hukum misalnya penangkapan, penggeledahan, peradilan, dll.
3. HAK
ASASI MANUSIA MENURUT MAJELIS UMUM PBB
Di dalam mukadimah deklarasi universal
tentang Hak Asasi Manusia yang telah disetujui dan diumumkan oleh Revolusi
Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa nomor 217A (III) tanggal 10 Desember
1948 terdapat pertimbangan-pertimbangan berikut:
1.
Menimbang
bahwa pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak
terasingkan dari semua anggota keluarga kemanusiaanm keadilan, dan perdamaian
di dunia.
2.
Menimbang
bahwa mengabaikan dan memandang rendah pada hak-hak asasi manusia telah
mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan dalam
hati nurani umat manusia dan bahwa terbentuknya suatu dunia dimana manusia akan
mengecap kenikmatan kebebasan berbicara dan agama serta kebabasan dari rasa
takut dan kekurangan telah dinyatakan sebagai aspirasi tertinggi dari rakyat
jelata.
3.
Menimbang
bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum supaya orang tidak
akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha yang terakhir guna menantang
kelaliman dan penjajahan.
4.
Menimbang
bahwa persahabatan antar Negara-negara perlu dianjurkan.
5.
Menimbang
bahwa bangsa-bangsa dari anggota Perserikatan Bangsa Bangsa dalam piagam telah
menyatakan sekali lagi kepercayaan mereka atas hak-hak dasar manusia, martabat
serta pengahargaan seorang manusia, dan hak-hak yang sama bagi laki-laki maupun
perempuan dan telah memutuskan akan meningkatkan kemajuan social dan tingkat
penghidupan lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas.
6.
Menimbang bahwa Negara-negara anggota
telah berjanji akan mencapai perbaikan penghargaan
umum terhadap pelaksanaan hak-hak manusia dan kebebasan- kebebasan asas dalam kerja sama dengan PBB
7.
Menimbang bahwa pengertian umum terhadap
hak-hak dan kewajiban kebebasan ini adalah penting
sekali untuk pelaksanaan janji ini secara benar.
Ø
Atas
pertimbangan diatas, Majelis Umum PBB menyatakan Deklarasi Universal tentang
Hak-hak Asasi Manusia yang terdiri dari 30 pasal ini merupakan suatu
pelaksanaan umum yang baku bagi semua bangsa dan negara. Setiap orang dan
setiap badan dalam masyarakat perlu senantiasa mengingat pernyataan ini dan
berusaha, dengan cara mengajar dan mendidik, untuk mempertinggi penghargaan
terhadap hak-hak dan kebebasan – kebebasan ini dan, melalui tindakan-tindaka progresif
secara nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan pelaksanaan
hak-hak dan kebebasan- kebebasan itu secara umum dan efektif oleh bangsa bangsa
dari negara-negara anggota maupun dari daerah-daerah yang berada di bawah
kekuasaan hokum mereka.
3.
Hak Asasi Manusia berdasarkan UUD 1945.
Ø Hak Asasi Manusia berdasarkan UUD
1945 yang telah diamandemen tertuang dalam pasal 28A – 28J
F.
Pendidikan Pendahuluan Bela Negara
1.
Pengertian
Upaya menumbuhkan dan memasyrakatkan
kesadaran bela negara pada segenap warga negara Indonesia. Cara yang baik
adalah melalui pendidikan, oleh karena itu perlu dilaksanakan pendidikan
pendahluan bela negara (PPBN) sedini mungkin pada pendidikan sekolah dan
pendidikan luar sekola.
Bela negara adalah tekad dan
tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang
dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernagara
Indonesia serta keyakinan dan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara dan
rela berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar maupun dari dalam
negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan
persatuan bangsa, keutuhan wilayah yuridis nasional, serta nilai-nilai
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
Pengertian dari PPBN adalah
pendidikan dasar bela negara, guna menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air,
kesadaran berbabgsa dan bernegara Indonesia keyakinan akan kebenaran Pancasila
sebagai ideologi negara, kerelaan berkorban untuk negara, serta memberikan
kemampuan awal bela negara.
2.
Tujuan
Tujuan dari PPBN adalah mewujudkan
warga negara Indonesia yang memiliki tekad, sikap dan tindakan yang teratur,
menyeluruh, terpadu dan berlanjut guna meniadakan setiap ancaman, baik dari
luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan, dan
kedaulatan negara, kesatuan persatuan bangsa, keutuhan wilayah yurusdiksi
nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
3.
Sasaran
Sasaran dari PPBN adalah terwujudnya negara Republik
Indonesia yang mengerti, serta menghayati yakin untuk menunaikan hak dan
kewajiban dalam upaya bela negara, dengan cirri-ciri :
a. Cinta
tanah air yaitu
yang mengenal dan mencitai wilayah nasionalnya sehingga selalu waspada serta
siap membela tanah air Indonesia terhadap segala bentuk ancaman, tantangan,
hambatan dan gangguan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan
negara oleh siapapun dan dari manaun.
b. Sadar
berbangsa Indonesia yaitu
yang selalu membina kerukunan, persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga,
pemukiman pendidikan dan pekerjaan serta mencintai budaya bangsa dan selalu
mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan
golongan.
c. Sadar
bernegara Indonesia yaitu
sadar bertanah air satu, bernegara satu dan berbahasa satu yaitu Indonesia yang
mengakui, menghargai, dan menghormati bendera merah putih, Lagu kebangsaan
Indonesia Raya, Lambang negara Garuda Pancasila dan kepala negara serta
mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Yakin
akan kebenaran dan kesaktian Pancasila yaitu yang yakin akan kebenaran Pancasila sebagai
satu-satunya falsafah dan ideologi bangsa dan negara yang telah terbukti
kesaktianya dalam penyelengaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, guna
tercapainya tujuan Nasional.
e. Rela
berkorban untuk bangsa dan negara yaitu
rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan harta benda untuk kepentingan
umum, sehingga pada saatnya siap mengorbankan jiwa raga bagi kepentingan bangsa
dan negara.
f. Memiliki
kemampuan awal bela negara yaitu:
1)
Diutamakan
secara psikis (mental) memiliki sifat-sifat disiplin, ulet, kerja keras,
mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, percaya akan
kemampuan sendiri, tahan uji dan pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan
untuk mencapai tujuan nasional.
2)
Secara
fisik (jasmaniah) sangat diharapkan memiliki kondisi kesehatan dan kemampuan
keterampilan jasmani yang tidak bersifat latihan kemiliteran yang dapat
mendukung kemampuan awal bela negara yang bersifat psikis.
